Jelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada akhir tahun 2020, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada. Pada pendatanganan SKB yang dilakukan melalui aplikasi rapat daring tersebut, Menteri PANRB, Tjahyo Kumolo mengatakan jika UU No. 5/2014 tentang ASN, mengamanatkan ASN untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Dengan demikian, meski hak suara ASN sebagai pemilih tidak dicabut, pemerintah…

Pendahuluan Dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja PNS, dilakukan dengan menggunakan Sistem Manajemen Kinerja PNS. Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas: Untuk melaksanakan 5 (lima) unsur sistem manajemen kinerja PNS diatas, Maka dilakukan dengan berdasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan dengan memperhatikan Perilaku Kerja Pegawai. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sendiri adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Perencanaan Kinerja  

Manajemen kinerja amat penting dan dibutuhkan dalam suatu organisasi baik dalam sektor publik maupun privat dalam upaya untuk pencapaian suatu tujuan. Kinerja organisasi tidak akan lepas dari peran individu dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai motor penggerak jalannya organisasi. Dengan demikian kemajuan organisasi tidak luput dari pengaruh kualitas pegawai yang memiliki prestasi kerja. Prestasi kerja pegawai merupakan penampilan kerja seorang pegawai dan potensinya dalam upaya mengembangkan diri demi kepentingan organisasi. Manajemen kinerja memegang peran sangat penting dalam suatu organisasi. Manajemen kinerja sering disamakan dengan evaluasi kinerja, padahal evaluasi kinerja merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja…

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian nasional dan meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap PNS, diperlukan database kinerja PNS yang terintegrasi dengan data kepegawaian Direktorat Kinerja ASN membangun aplikasi E-Kinerja sebagai salah satu metode penyusunan, pelaporan, dan pemantauan kinerja serta perilaku kerja PNS.  Tujuan Penggunaan Aplikasi E-Kinerja

Pemerintah akan memperpanjang batas usia pensiun eselon III yang terdampak pemangkasan eselon dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Deputi BKN Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto mengatakan, ini bagian terobosan Pemerintah untuk mendorong pegawai negeri sipil (PNS) menempati jabatan fungsional.  Sebab, PNS eselon III dan IV yang terdampak pemangkasan akan dialihkan kepada jabatan fungsional. Untuk eselon III menjadi pejabat fungsional tingkat madya, sementara eselon IV akan menduduki jabatan fungsional tingkat pertama atau muda. &doublequote;Eselon III maka akan mengalami batas perpanjangan usia pensiun yang 58 menjadi 60. Ini tentunya menjadi salah satu pilihan karir bagi bapak ibu semuanya,&doublequote; ujar Haryomo dalam workshop…