Hak Mendapatkan Pendidikan Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia. Hak Warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan ini dilindungi oleh konstitusi yaitu dalam Pasal 28C ayat (1) jo. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):   Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.   Pasal 31 UUD 1945: Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. …

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) selain menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki, juga dituntut untuk melakukan pengembangan diri melalui berpikir kritis dan objektif dan kemudian dituangkan dalam tulisan ilmiah. Untuk itu, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Pusat Pengkajian Manajemen (PPM) ASN kembali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) secara daring dengan tema ‘Teknik Menyusun dan Mereview Artikel Ilmiah’ pada Senin (12/10/2020). Bimtek kali ke – 3 ini menghadirkan dua narasumber dari kalangan akademisi dan diikuti oleh seluruh ASN mulai dari Pejabat Struktural, Fungsional dan Pengelola Kepegawaian Instansi Pemerintah di seluruh Indonesia. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Haryomo Dwi Putranto mengatakan bahwa rangkaian…

Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, Mustarani, SH, M.Si bersama Sekretaris BKPSDM Kabupaten Lebong, Nelawati, SP, MM menghadiri rapat koordinasi pola pembibitan se-Indonesia yang dihelat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan di Hotel Inaya Putri Bali Kawasan Wisata Nusa Dua, Bali, Jumat (18/9/20). Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengalaman dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur pola pembibitan lulusan Perguruan Tinggi Kementerian Perhubungan RI. Materi yang pertama disampaikan oleh Plt. Deputi SDM Aparatur Kementrian PAN RB yang menerangkan mekanisme pengusulan Formasi CPNS bagi Taruna/Taruni Lulusan Perguruan Tinggi baik itu Pola…

Jelang digelarnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada akhir tahun 2020, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang mengatur tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada. Pada pendatanganan SKB yang dilakukan melalui aplikasi rapat daring tersebut, Menteri PANRB, Tjahyo Kumolo mengatakan jika UU No. 5/2014 tentang ASN, mengamanatkan ASN untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. “Dengan demikian, meski hak suara ASN sebagai pemilih tidak dicabut, pemerintah…