Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Adapun hal penting yang diatur Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 akan dijabarkan dalam penjelasan berikut. Kewenangan Pejabat Fungsional Penyederhanaan birokrasi pada seluruh instansi pemerintah yang mengalihkan PNS ke dalam jabatan fungsional memberikan ruang agar pejabat fungsional diberikan kewenangan dalam…

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2005 dan PP No. 49 Tahun 2018, yakni larangan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi untuk melakukan pengangkatan honorer dan/atau tenaga Non-ASN”, Ucap Direktur Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen dalam Media Briefing…

    Buku Saku Pendataan Non ASN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, BKN telah menetapkan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. Adapun hal penting yang diatur Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 akan dijabarkan dalam penjelasan berikut. Kewenangan Pejabat Fungsional Penyederhanaan birokrasi pada seluruh instansi pemerintah yang mengalihkan PNS ke dalam jabatan fungsional memberikan ruang agar pejabat fungsional diberikan kewenangan dalam…

A.       LATAR BELAKANG Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan pada tingkat nasional. Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan…